Ketegangan berlangsung diantara pengurus dan anggota PPI karena adanya beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Musda termasuk sorotan atas tidak hadirnya ketua PPI periode 2012 -2016, A. Arjan dalam Musda yang menentukan keberlangsungan organisasi itu.
Suasana Musda PPI Kab. Maros (23/7/2016) (dok. ist)
Salah seorang peserta Musda, Hardi Arfandi SM minggu sore (24/7/2016) dalam rilisnya ke Maros FM menilai pengurus PPI sangat tidak profesional mengurus pelaksanaan musda itu.
Hal itu terlihat dari molornya acara yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.30 wita tetapi molor sampai pukul 16.20 wita sehingga beberapa undangan seperti Kasdim meninggalkan lokasi sebelum acara dimulai.
Selain itu, Ardi juga menilai Musda tersebut cacat hukum karena tidak adanya surat ijin pelaksanaan kegiatan dari kepolisian.
Akibat adanya ketegangan dan membuat pelaksanaan Musda mengalami "deadlock", stering akhirnya mengambil keputusan menyerahkan kepengurusan kembali ke PPI Provinsi dan jabatan Ketua diambil alih caretaker dari pengurus Provinsi.
Pembina PPI Kab. Maros yang juga Kadispori Maros, DR. Ilham Azikin mengaku turut prihatin terhadap kondisi itu, dan berharap dinamika yang terjadi bisa segera mendapatkan penyelesaian yg terbaik sesuai dgn mekanisme yg ada dalam internal PPI.
Ilham menjelaskan, PPI merupakan organisasi penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya pemerintah membangun karakter kebangsaan, khususnya di Maros. Sehingga Pemerintah tentu tidak akan terlalu jauh masuk ke wilayah internal PPI, namun diharapkan dengan kondisi internal seperti itu, PPI tetap bisa memberikan sumbangsih positif, khususnya dalam persiapan menyambut momentun kebangsaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI dalam waktu dekat ini. (Marosfm news department)
Post a Comment