Sayangnya, beberapa kader partai memprotes kegiatan Pra Muscab itu.
Wakil Ketua DPC PKB Maros, Faizal mempertanyakan legalitas penyelenggara kegiatan karena SK careteker yang diketuai Almujahid Akmal sudah kadaluarsa pada akhir Desember 2016 sesuai nomor surat 5523/DPP-03/VI/A.1/VI/2015 serta dalam AD/ART Partai PKB tidak ada kegiatan yang disebut Pra Muscab
Faizal menilai, kegiatan ini jangan sampai menjadi salah satu bentuk intervensi untuk mendukung satu kandidat calon ketua tertentu sehingga dianggap tidak demokratis bahkan menyalahi hakikat musyawarah.
Ketua DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) Kecamatan Lau, Herman juga mengaku kecewa atas sikap tertutup Ketua DPC PKB yang melaksanakan Pra Muscab itu karena terkesan tidak transparan.
Menurut Herman, dirinya salah satu yang termasuk memiliki hak suara sah untuk menentukan pemimpin PKB Maros kedepan lewat Musyawarah Cabang tetapi dalam Pra Muscab justru tidak diundang.
Ketua DPC PKB Maros, Almujahid Akmal yang dihubungi BSFM senin (7/3/2016) terkait masalah ini membenarkan telah melakukan Pra Muscab yang dihadiri Ketua DPW Sulsel, Azhar Arsyad serta Anggota DPRD Maros Fraksi PKB, Hafid Pasha.
Menurutnya, Pra Muscab memang tidak dijelaskan secara detail dalam AD/ART tetapi dalam penjabarannya melalui Mukernas, membolehkan istilah Pra Muscab yang dilakukan sekaligus Sosialisasi Pendidikan Kader.
Sementara Terkait SK caretaker yang dinilai kadaluarsa, saat ini dirinya sudah mengusulkan ke DPP untuk persiapan Muscab, sehingga akan diperpanjang selama tiga bulan hingga pelaksanaan Muscab selesai.
Almujahid juga mengklarifikasi terkait Pimpinan DPAC yang belum diundang, karena dalam Pra Muscab, masih dilakukan konsolidasi untuk mengatur hal terkait persiapan Muscab sehingga DPAC memang belum dilibatkan untuk menjaga sterilnya pelaksanaan Muscab mendatang. (bsfm news department)
Post a Comment