Saat ini terdapat 288.606 jiwa atau kurang lebih 86% penduduk Maros telah dijamin kesehatannya melalui Program JKN-KIS yang terdiri dari beberapa segmen kepesertaan, diantaranya Peserta Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Pekerja (BP), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
Kabupaten Maros untuk tahun 2017 telah mengintegrasikan penduduk yang kurang mampu ke dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta PBI APBD sebanyak 61.511 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan.
Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan penduduknya.
Foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Maros, Sri Wahyuni Kadir, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, Drg. Unting Patri Wicaksono Pribadi, MM, AA, Wabup Maros, HA Harmil Mattotorang, Sekda Maros H Baharuddin, Bupati Maros HM Hatta Rahman, Kadis Sosial Maros M. Alwi (6/2/2017) (dok. ist)
Sehubungan dengan hal tersebut pada hari Senin 6 Februari 2017 bertempat di Lapangan Pallantikang Maros, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, Drg. Unting Patri Wicaksono Pribadi, MM, AAK menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Bupati Maros atas komitmennya dalam menjamin masyarakat Kabupaten Maros untuk hidup sehat dan sejahtera melalui Integrasi Jamkeda dalam Program JKN-KIS sekaligus menyerahkan secara simbolis Kartu JKN-KIS bagi 2 orang Peserta PBI APBD dan 1 orang Peserta yang beralih dari PBI APBD menjadi Peserta PBPU.
Drg. Unting berharap melalui Integrasi Jamkesda ini, penduduk Maros tidak perlu takut untuk berobat ke seluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya yang berada di wilayah Kabupaten Maros saja tetapi juga yang ada di luar wilayah selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur yang berlaku.
Beliau juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Maros, Ir. HM Hatta Rahman, MM, beserta segenap jajarannya yang senantiasa berperan aktif dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage atau akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. (maros fm news department)
Post a Comment